May 25, 2015

Mengupas Ingatan di Buru

Monumen berbentuk balok-balok dengan tinggi yang berbeda itu menghampar di sebuah area seluas hampir empat kali lapangan sepakbola di tengah kota Berlin. Orang yang berjalan di antara balok-balok yang membentuk labirin tidak akan sulit menemukan jalan keluar dan secara otomatis akan bersapa ketika bertemu orang lain di antara balok-balok itu. Pemerintah kota Berlin mengalokasikan wilayah seluas itu agar orang-orang tidak lupa dan bisa belajar bagaimana dampak fasisme yang disertai dengan pembantaian terhadap orang Yahudi oleh pihak Nazi. Walaupun menuai bermacam kontroversi, monumen Hollocaust itu sampai sekarang dengan tegas mewakili ingatan tentang peristiwa kelam di masa Perang Dunia ke-2 di wilayah Eropa.

Bagi negara Jerman sendiri memberikan ruang untuk artefak peninggalan sejarah bukan semata untuk mengorek kembali luka lama, namun lebih dari itu. Adanya sisa-sisa peninggalan sejarah berupa gedung, sisa tembok, pos penjagaan dan lainnya, bertujuan agar generasi muda yang tumbuh setelah masa itu bisa belajar kembali mengenai kebenaran sejarah bangsanya dan belajar darinya. Pun agar peristiwa yang kelam serupa tak akan pernah terulang kembali.

Situasi tersebut sangat bertolak belakang ketika saya menginjakkan kaki di Pulau Buru; sebuah pulau yang bisa dicapai dengan kapal penyeberangan selama 7 jam perjalanan dari Ambon ke arah Barat. Begitu tiba di Pulau ini kita tidak akan pernah menyangka kalau pulau ini dahulu pernah menjadi salah satu kamp kerja paksa terbesar di Indonesia. Kamp yang mulai dibuka pada tahun 1969 ini dipakai rezim Orde Baru untuk mengasingkan 12.000-an tahanan politik (tapol), yang merupakan anggota Partai Komunis Indonesia dan pendukung Soekarno. Negara memaksa mereka membuka lahan hutan, rawa, dan sabana tandus untuk dijadikan lahan pertanian dengan peralatan yang sangat minim. Padahal banyak diantara tapol yang dibuang ke pulau itu adalah kaum intelektual, mahasiswa, dan cendekia, yang kemampuan bertani dan mengolah lahannya terbatas. Mereka bekerja dengan pengawasan dari tentara yang tidak segan untuk menyiksa dan bahkan sewaktu-waktu bisa membunuh mereka. 

Di Pulau Buru, para tapol dulu menempati kawasan Desa Savanajaya yang berjarak setengah jam perjalanan menggunakan mobil dari pusat kota Namlea. Desa ini terdiri unit-unit pemukiman, mulai Unit I sampai Unit XVI. Dulu tapol tinggal di barak-barak sederhana yang umumnya terbuat dari papan dan kayu. Berbeda dengan masa lalu, saat ini Savanajaya merupakan kawasan pertanian terbesar dan merupakan salah satu lumbung padi di Indonesia Timur dengan hamparan sawah-sawahnya yang luas. Kita tidak akan pernah tahu kalau tempat itu dulunya pernah menjadi salah satu tempat paling sadis bagi para tapol yang pernah ada di  Indonesia, bahkan di dunia. Tempat yang dulunya barak-barak tapol kini telah menjadi kawasan pedesaan transmigrasi. Tempat yang dahulu dipakai untuk menyiksa atau mengasingkan tapol pun saat ini telah menjadi lahan persawahan hijau dan subur. Ada upaya untuk menghilangkan bekas-bekas kamp kerja paksa di Pulau Buru. Sebuah upaya untuk menghilangkan ingatan. Di pulau ini sekarang kita hanya melihat sebuah bentuk kehidupan layaknya sebuah kota kabupaten lain di wilayah republik ini, dengan aktivitas normalnya.

Pengabaian sejarah

Hebatnya, Pulau Buru seperti menjadi tempat kunjungan wajib bagi Presiden Republik Indonesia. Dari kunjungan dua Presiden RI yang terakhir, baik SBY dan Jokowi, ada persamaan dari keduanya yaitu tentang bagaimana mereka mengakui dan menobatkan Pulau Buru sebagai lumbung padi di kawasan Indonesia Timur. Baru-baru ini Jokowi bahkan secara simbolis memulai penanaman padi di masa panen baru. Kunjungan dan pengakuan mereka itu memang layak kita apresiasi. Namun kunjungan ini jugalah yang patut menjadi kegelisahan bersama.

Pengabaian sejarah Pulau Buru sebagai kamp kerja paksa nyata ada dalam kedua kunjungan tersebut. Tidak ada satupun pemimpin Republik ini, baik itu secara sadar atau tidak, mengakui dan mengingatkan kembali bahwa Pulau Buru menjadi lahan subur seperti sekarang ini adalah karena kontribusi besar tapol. Bukan untuk membenarkan tindakan Negara dalam membuka Pulau Buru sebagai kamp kerja paksa, namun bagaimana tapol ini pada awalnya dengan mati-matian membuka dan mengolah lahan mati menjadi subur seperti sekarang. Dan dengan tidak menutupi kenyataan kalau dulu mereka bekerja di bawah todongan senapan dan ancaman mati, dengan cucuran darah dan keringat.

Hilangnya rasa penyesalan para pemimpin adalah bentuk artikulasi pengabaian sejarah. Tidak ada sikap pengakuan yang muncul ketika mereka mengucapkan pidato di depan ratusan petani yang mayoritas adalah transmigran tentang bagaimana kontribusi tapol. Tidak muncul juga penyesalan dari seorang pemimpin sebagai wakil negara atas terjadinya kerja paksa dan pengasingan ribuan tapol ke tempat ini.

Dari situ muncul pertanyaan apakah mereka memang benar-benar abai pada sisi sejarah Pulau Buru sebagai kamp kerja paksa? Karena rasanya mustahil kalau mereka tidak tahu mengenai hal ini. Ketika mereka tahu mengenai hal ini lalu mengapa mereka diam saja? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini tentu tidak akan terjawab hanya dengan setarikan nafas. Saya berpikir mereka memang tidak punya solusi untuk diberikan ketika menyinggung persoalan sejarah Pulau Buru ke hadapan publik.

Pulau Buru hanya satu bagian dari persoalan 1965 yang rumit. Kita dipaksa oleh Negara untuk melupakannya secara sistematis. Lebih tragis lagi ketika tragedi itu dianggap seperti konflik horizontal lainnya di Republik ini. Dalam hal ini negara tidak pernah mengakui bagaimana pembunuhan besar-besaran yang terjadi paska 1 Oktober 1965 adalah buah dari kudeta politik dan militer. Kita dipaksa untuk menerima sejarah versi Orde Baru yang banyak menutupi dan memelintir kenyataan-kenyataan yang terjadi ketika itu.

Merawat ingatan di Pulau Buru adalah salah satu bentuk untuk mengungkap kebenaran sejarah. Penghilangan bukti-bukti sejarah di Pulau Buru membuktikan bahwa negara secara sistematis ingin melepaskan sisi sejarah Pulau Buru. Tanpa adanya pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi tidak akan mungkin terjadi. Generasi yang tumbuh perlu bisa belajar tentang kebenaran sejarah bangsanya. Pengakuan negara atas terjadinya kekejaman di Pulau Buru tahun 1969-1979 harus jelas ditempatkan dalam konteks rekonsiliasi persoalan 1965 demi masa depan yang lebih manusiawi. (wya)

May 3, 2015

Sempurnamu



Aku ingat betul ketika dengan anggunnya kau berjalan masuk ke café itu. Sapamu ke beberapa pelayan dengan senyum yang tersungging mencerminkan kehangatan sebagai pelengkap ruangan dingin yang malam itu sepi pengunjung. Keakrabanmu menunjukkan kalau kau sering ke mampir ke tempat ini, aneh, kenapa baru sekarang kita berjumpa? Padahal aku sering menghabiskan sepiku di tempat ini juga.

Kau langsung mengambil tempat duduk tepat di seberangku, di sebuah pojok temaram. Kau nyalakan rokok putihmu, menghisapnya dalam-dalam seolah mencoba melumat semua permasalahan yang ada. Tak jarang pula tatapan kita beradu, namun lebur ketika seulas senyum menghias tajamnya pancaran matamu. Barangkali kau tertarik padaku? Atau karena memang hanya aku yang ada di jangkauan pandangmu? Pun aku melakukan hal yang sama, sesekali menatapmu tak lebih dari hitungan detik, mencoba mendapatkaan detil tentangmu. Caramu menghisap rokok, caramu meneguk minuman, sambil kadang mengusap bibir merahmu. Siapakah engkau gerangan?

Kau beranjak dari tempat dudukmu. Ah, mau kemana kau? Jangan pergi dulu, aku belum cukup puas memandangmu, belum sempat berimajinasi liar tentangmu. Tidakkah kau juga menginginkanku? Loh, kenapa kau berjalan ke arahku? Apakah kau akan menghampiriku? Ingin bergabung bersamaku? Seribu tanda tanya berkecamuk dengan berjuta ingin, seiring terciumnya semerbak wangi parfummu. Kau mendekat.

“Boleh duduk disini?,” tanyamu. Berdiri memaku cantik. Laksana gading berbalut halus sutera. Tak perlu kujawab sebenarnya karena kau pasti sudah tahu kalau aku bakal mengijinkanmu. Kau tahu aku terpesona padamu. Lembut suaramu benar-benar memikatku.

Kau duduk tepat dihadapanku dan kembali menyalakan rokokmu. Aku bisa mencium asap rokokmu bercampur nafasmu yang memburu nurani kegelisahanku. Ternyata kau memang menarik, pandai mengurai keindahan hidup. Obrolan kita tak pernah bersela lebih dari tiga detik. Kalaupun terjadi, karena memang kita ingin saling menikmati keindahan bersama. Kau ceritakaan bagaimana berwarnanya malammu dan pekatnya harimu dan kuceritakan kau tentang belantara pikiranku dan riuhnya nafasku.

Kita terhanyut, sampai akhirnya dering telponmu memecah kehangatan yang sedang kita ciptakan. Dari sepatah dua patah kata yang terucap, aku bisa menyimpulkan setelah ini kau akan segera pergi, dan kita akan sudahi perbiincangan ini. Kenapa harus secepat ini? Apakah besok kita akan bertemu lagi?

“Maaf, aku harus segera pergi. Ada urusan yang sangat penting,” jelasmu sambil lalu.

“Oh iya, kapan-kapan kita ketemu lagi,” tambahmu seraya memandang ke arahku yang sejak tadi hanya berusaha terpaku menikmati karya terindah Sang Pencipta. Bergeming. Bagaimana cara supaya kita bertemu lagi?

Kaupun berlalu.

***
“Mbak, tahu perempuan yang baru keluar tadi? Siapa dia?” tanyaku pada seorang pelayan.

“Hmmm, saya kurang yakin siapa namanya. Dia sering kemari kok, tapi tidak tentu harinya,” jawabnya.

Semakin penasaran, ketika kutanyakan ke beberapa pelayan lainnya jawaban yang sama muncul. Bodohnya aku, tidak bersikeras meminta namamu, dan tak kuberikan nomer telponku ketika kau memintanya.

“Mbak, kalau memang Mbak Gladys mau tahu, nanti saya tanyakan ke manager saya. Atasan saya teman akrabnya.” (wya)

April 30, 2015

1965 dan Geopolitik Dunia


Bergantinya era kepemimpinan Indonesia dari Soekarno ke tampuk kekuasaan Soeharto dimulai dengan tragedi pembunuhan massal dan bentuk penyiksaan keji lainnya pada jutaan orang yang dicap sebagai komunis.  Untuk menutupi luka tersebut, pseudo demokrasi Pancasila digadang-gadang untuk mengaburkan rupa penjajahan dalam bentuk baru oleh pemerintahan Orde Baru. Bukan itu saja, stigma akan kebengisan komunis pun terus disodorkan untuk menciptakan kepatuhan dan ketakutan di kalangan masyarakat, meskipun sampai saat ini belum ada bukti resmi apakah orang yang dicap komunis itu bersalah atau tidak. Orde Baru menjadikan komunisme sebuah momok bagi masyarakat saat itu dan generasi berikutnya.

Tragedi di pertengahan tahun 1960an lahir dari situasi politik dunia saat itu. Yang seringkali diabaikan dan dimaklumi oleh banyak pihak adalah keterlibatan negara barat (Amerika Serikat dan sekutunya) dalam mendukung peralihan kekuasaan tersebut. Amerika Serikat sebenarnya sudah memulai penghalauan laju komunisme sejak paska Perang Dunia II, di tahun 1946 saat mereka melancarkan sebuah ‘politic of containment’ yang memicu adanya perang dingin antara blok barat dan timur.

Dukungan Amerika Serikat dan sekutunya kepada militer Indonesia dalam penumpasan PKI dan pengikutnya pun akhirnya tidak bisa dibantah lagi. Paska 30 September 1965 negara-negara barat sangat bersemangat untuk menghabisi para pengikut komunis di Indonesia. Bermacam dukungan diterima oleh militer di bawah komando Soeharto saat itu untuk menjalankan operasi pembersihan komunis, dan pengikut setia Soekarno. Pembunuhan dengan skala besar yang dilakukan tahun 1965-1966 terjadi karena dilatarbelakangi oleh harapan dan janji yang dikemukakan oleh para diplomat negara barat kepada militer Indonesia. Dukungan Barat inilah yang dipandang sebagai syarat utama oleh rezim militer Indonesia saat itu untuk membangun negerinya.

Keinginan negara Barat untuk terus bercokol di Asia Tenggara bukan tanpa alasan. Menjelang pertengahan tahun 1960an negara-negara Barat yang terlibat Perang Dunia II ingin sekali mengembalikan sumber daya dan kekayaan dalam negeri yang telah mereka habiskan untuk keperluan perang. 

Inggris, sebagai contoh, kondisi perekonomiannya saat itu terpuruk dan masih harus menanggung hutang kepada Amerika akibat dari perjanjian semasa perang Lend and Lease Act tahun 1941Di masa itu satu-satunya jalan untuk mengembalikan kekayaan dan dengan cepat adalah dengan melakukan eksplorasi sumber daya alam dunia ke tiga dan negeri jajahan mereka. Dalam studinya Greg Poulgrain menyebutkan bagaimana kawasan ini sebagai ‘the heart of matter’ atau jantung ihwal Inggris untuk menumpuk kembali kekayaan. Indonesia merupakan pemasok bahan mentah terbesar di Asia Tenggara kala itu. Di lain pihak Soekarno saat itu memegang teguh sikap anti asing dan anti imperialisme sehingga potensi untuk menanamkan modalnya dan pengaruhnya di Indonesia akan menjadi sangat sulit.

Demi menghalau kekuatan Indonesia di kawasan Asia Tenggara, Inggris melancarkan sebuah provokasi dengan menggunakan keteguhan anti kolonialisme-imperialisme-kapitaliseme Soekarno. Provokasi Inggris membentuk Federasi Malaysia yang ingin menyatukan wilayah koloninya, yaitu Malaya, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunei, seperti sudah diprediksi sebelumnya ditentang keras oleh Soekarno. Dia menganggap bahwa penyatuan itu adalah dalih kapitalisme untuk mengepung Indonesia yang baru saja merdeka. Lalu pada tahun 1963 dia menjawabnya dengan meluncurkan kebijakan Konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Kebijakan ini tak pelak lagi membelah kekuatan politikdalam negeri, antara yang pro dan anti-konfrontasi. Meskipun tidak secara terbuka banyak kalangan, terutama militer, menentang kebijakan konfrontasi ini. Sedangkan bagi PKI saat itu adalah waktu yang tepat untuk menunjukan kesetiaannya terhadap Soekarno, seraya mengejar kepentingan politiknya sendiri.

Juga perlu diketahui bahwa hubungan Indonesia dengan Barat nyaris bubar ketika Indonesia menarik diri untuk keluar dari PBB di awal tahun 1965. Ditambah saat PKI secara terbuka melontarkan tantangan yang lebih besar kepada pihak Barat ketika para pekerja di Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI) berusaha merebut perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan Amerika Serikat. Hal itu didukung oleh Pemerintahan Soekarno yang mengatakan bahwa pemerintah akan mengambil alih ‘kendali administratif’ perkebunan-perkebunan karet milik asing dan mendukung pengambilalihan aset-aset milik Barat.

Indonesia kala itu memiliki kekuatan untuk tidak memihak kepada Barat. Kenyataan ini membuat AS dan Inggris resah. Mereka yakin kalau jalan terbaik adalah dengan menggulingkan Soekarno dan memecah belah Indonesia daripada harus menghadapi sebuah bibit negara komunis yang kuat dan mengancam ke depannya. Akibat kondisi ini, CIA pada bulan Februari 1965 mengusulkan untuk memperluas operasi-operasi rahasianya dengan cara membangun hubungan dan memberikan dukungan untuk elemen-elemen antikomunis yang ada di Indonesia untuk mengkespolitasi faksionalisme di tubuh PKI.  Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Howard Jones, berpendapat dari sudut pandang Amerika suatu upaya kudeta yang gagal dari oleh PKI mungkin merupakan capaian yang paling efektif untuk membalik situasi politik saat itu. Inggris pun selanjutnya juga tidak ingin kalah dengan semakin memperluas aksi-aksi rahasianya.

Puncak akumulasi panasnya politik di Indonesia terjadi ketika adanya pembunuhan terhadap 6 Jenderal pada 30 September 1965. Kedutaan besar AS, Inggris, Jepang, Soviet dan negara lainnya terkejut dengan adanya peristiwa di dini hari tersebut. Kedutaan AS menyatakan bahwa situasi Jakarta saat itu sangat tidak jelas. Namun para pejabat di Washington menyadari bahwa ini merupakan peluang untuk menghancurkan PKI. Seperti yang dikabarkan juga oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia saat itu, Sir Andrew Gilchrist, bahwa satu letupan tembakan saja di Indonesia akan bisa membawa suatu perubahan yang efektif di wilayah tersebut. Kup pada dini hari itu lalu benar-benar dimanfaatkan oleh AS dan Inggris untuk mendukung militer Indonesia mengambil alih kekuasaan dari Soekarno.

Dalam buku yang ditulis Greg Poulgrain berjudul The Genesis of Confrontation: Malaysia, Brunei, Indonesia 1945-1965 dikemukakan bahwa Inggris juga turut andil dalam konspirasi G30S dan mendukung proses pembantaian terhadap anggota PKI dan terduga komunis setelahnya. Bradley Simpsons menambahkan bahwa bersama AS, Inggris memanfaatkan situasi saat itu dengan melancarkan operasi-operasi rahasia yang bertujuan untuk mendukung gerakan tersebut. Dokumen-dokumen intelijen yang sudah bisa diakses secara publik menyatakan bahwa Inggris meminta agar militer di Indonesia, melalui para jenderalnya bergerak merespon atas apa yang terjadi di malam 30 September 1965. Mereka memerintahkan perlunya ada usaha untuk membusuk-busukkan PKI, mulai dari fitnah kekejaman mereka hingga peran Tiongkok dalam pengiriman senjata. Pemerintah AS, Inggris dan Australia berusaha membantu AD untuk melancarkan propaganda mengenai ‘kesalahan, pengkhianatan dan kekejaman PKI’. Selain itu jurnalis Kathy Kadane menyatakan bahwa pihak AS juga memberikan daftar nama anggota komite PKI dan para pemimpin organisasi masa PKI, seperti federasi buruh, kelompok pemuda dan gerakan perempuan, kepada para jenderal di bawah pimpinan Soeharto.

Dengan kenyataan yang ada, peristiwa 1965 dan setelahnya tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik dan peristiwa lain yang terjadi baik di kawasan regional ataupun internasional kala itu. Peralihan kekuasaan paska 1965 di Indonesia bukan hanya terjadi akibat dari satu faktor utama, yaitu pembunuhan para jendral yang dijadikan dalih, namun juga dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan geopolitik dunia. (wya)


Sumber:


Wardaya, B. T. (2013). The 1965 Tragedy in Indonesia and its Context. In B. T. Wardaya, & B. Schaefer (Eds.), 1965 Indonesia and the World.Jakarta: Gramedia.

Leffler, M. P. (2007). A Preponderance of Power: National Security, the Truman Administration, and the Cold War. Stanford.

Poulgrain, G. (1998). The Genesis of Konfrontasi: Malaysia, Brunei, Indonesia 1945-1965. C. Hurst&Co. (Publisher) Ltd.

Schaefer, B. (2013). Indonesia and the World in 1965. In B. T. Wardaya, & B. Schaefer (Eds.), 1965 Indonesia and The World. Jakarta: Gramedia.

Simpson, B. (2013). The United States and the International Dimension of the Killings in Indonesia. In B. T. Wardaya, & B. Schaefer (Eds.),1965 Indonesia and the World. Jakarta: Gramedia.

August 13, 2012

Living learning: Challenge of Partnership for Resilience Consortium



It has been a while since I joined in a workshop held by CARE International Indonesia three years ago in Jakarta to scope information on geographical planning to be intervened for a resilience program. However, it was fruitful discussion process at that moment as all the participants, who mostly are civil society groups, mapped vulnerable and their current intervention areas in all over Indonesia as well as brainstormed on potential measures in the future. As time flies, luckily I can engage directly in this program and sensitized its real atmosphere and challenges.

Despite its colossal type of program, which targeting 9 (nine) countries with more than 10 organizations (including local partners in every area) involved in its implementation, it reflects concern of all the stakeholders in responding global challenges; environment/ecosystem, disaster, climate change adaptation. All the actors bring their exceptional approaches and knowledge to promote resilience. 

I tried to reflect to what I observed during the last workshop in Kupang, East Nusa Tenggara.  I found how vast and varied knowledge assets and resources might be delivered until 2016, the end of the program. And how innovation of ability can take place toward real needs at grass root level? Curiously I always ask myself about what will the impact when huge information flow to communities interacting with local practices? Will scattered knowledge be accumulated and transformed into more practical one?

Scattered Knowledge and Its Channeling

There are some challenges concerning knowledge and ideas circulation in this consortium. I am sure that in progress knowledge creation will be enabled since process of interaction, discussion, brainstorming and benchmarking among stakeholders will take place. This process will contribute to every organization or actors who involved in. Of course, such result of the process needs to be converted contextually. Sandhawalia and Dalcher (2011) argue that such conversion is made possible through coordination, distribution and restructuring knowledge. 

Knowledge transfer become main role in in this knowledge management issue which involves the creation value from organizational knowledge (Jasimudin et al.,2005a). Appropriate sharing/transmission approaches have to be considered. Furthermore, to be both effective and efficient, transmission mechanism must be tailored to the type of knowledge being transfered. Let us take an example, many organizations come with their ideas to promote resilience at community level. They propose various approaches to be implemented at local level. Of course, sharing certain knowledge helps others to learn about new paradigm. CARE and Pikul with their Appreciative Inquiries and Right Based Approach assimilation might provide alternative concept regarding community development perspective to other consortium members. Sharing their best practices is one of the ways how transmission taking place, as we can see during the ‘market’ session. I can see that it would be more effective when that sharing ideas is conducted regularly and attended by various stakeholders. On the other hand, the act of trying to visualize and explain the networking strength by KARINA’s partners or INSIST will move the knowledge on, as audiences need a real description in the field. A reflective preparedness initiatives by Red Cross should contribute to enhancement of networks in dealing with emergency situation. More than that, Wetlands International with its specific competency on ecosystem management would deliver strategic sustainable environmentally-based initiatives to be adapted in various intervention areas. 

The use of appropriate media will be considered to create effective and efficient mechanism of knowledge transmission. Organizational routines from one organization reflect its habitual mechanism to learn and share its best practices. Effective mechanism refers to whether audiences whom acquire information are able to receive what the sender has sent. While on the other hand, efficiency means the cost and speed of the transmission channels (Jasimuddin 2008). Every organization applies their inter-organization learning approaches in various ways. Some are accustomed to paperless technology. Organization tends to use document exchange via internet to reduce time and space barriers. It is needed though when the knowledge is more formal and explicit. Moreover, transfer-based technology helps organizations to coordinate across geography and logically to integrate data spreading in program targeted countries. On the other hand, some knowledge will be more effective when direct communication or relation take place. Apprenticeship, brainstorming,  stories telling or establishing social network at community level might reduce manipulated information transmission as there should be an available space to clarify certain ideas. Face-to-face interaction will be effective mechanism to facilitate knowledge transfer and communication among stakeholders (Nonaka and Takeuchi 1995). The uniqueness of consortium provide opportunity for the members to create, store, disseminate, sensitized and utilize the scattered knowledge and potential expertise in developing community and ecosystem.

In this case, maintaining connectivity among stakeholders who might share their ideas must be bear in mind. Conceptual framework at organizational level must be assured to reach grass root level and transformed into more practical ones. It becomes concern as we should prefer not prolong debate on theoretical background. As we are aware, local practices or wisdoms has been crucial factor in determining favorable program outcome. Community must be involved in a knowledge transmission mechanism. Community as significant groups must have their voice in learning exchange process in this program, otherwise their existence is neglected. Mancur Olson (1971) uses term of ‘forgotten groups’ to refer to unorganized group who has no lobby and take no action although they have large common interest. It can be reflected to condition of community as one of the stakeholders, who must not be taken for granted in the learning and empowerment process. 

Organizational Adaptation and Learning

Consortium members will find a dynamic learning situation in implementing the program. Due to various scattered knowledge, flexibility in accepting new paradigm and approaches will support program synergy. Development institution has to deal with challenges in creating enabling learning environment. Engel et al., (2007) proposes two challenges of development institutions; adaptive management and organizational learning. These two factors are two sides of the same coin. An organization needs lesson learned and best-practices to improve its policies, management, programs and activities. On the other hand, staff and stakeholders will lose their interest as they realize that policies being made is not in line with lesson learned/experiences have been made before.

Adaptive management is one of factor to support learning environment. It is related to how organization adapt its performance to new demands. As the program is implemented, there will be a new complexities of policies so that an organization needs to respond this new challenges and partnerships to obtain goals. For CARE, as an example, although it is not a new working mechanism to engage in a consortium, but it is initial way to build a stronger and bigger networks than before. Although CARE has already been working with KARINA and Wetlands in previous project, we face different policies to be implemented, as the program has different funding mechanism. How we design the work planning, learning strategy and budgeting cycles requires intensive participation of stakeholders. However, management also takes crucial role in adapting the organization. Organization management style must guarantee that staff and stakeholders are able to learn quickly and creating a space for learning. It is closely related to accountability of learning itself. Similar vision will benefit consortium in growing trust as right to information is claimed. Dialogue among the members increases the trust or sharing, and through that can enhance transparency of learning mechanism.

Finally, organizational learning covers three levels, which are individual, organizational, and at community level. Individuals learn to do their job better by adjusting themselves in organization policies, mandate, mission, culture and resources. Such learning will help organization to improve better as it has created a room for contribution. Among other organizations in consortium, value exchange will inevitably take place. Every organization should be able to learn others value and best practices which are derived from lesson learned and practices at grass root level. (wya)

August 3, 2012

Memanusiakan Manusia Lewat Cerita

Membaca kumpulan cerita pendek Linda Christanty ini seperti memandang sebuah gambar lukisan kehidupan, dimana tiap larik ceritanya mewakili langkah perjalanan manusia. Semua tampak nyata diceritakan, layaknya sebuah pengalaman hidup yang pernah dijalaninya. Linda merangkai kalimat demi kalimat menjadi cerita yang sarat dengan nilai-nilai. Unsur manusiawi sangat menonjol di dalam tiap cerita dimana hubungan antar manusia dan pergulatan personal selalu muncul. Secara sadar atau tidak, asumsi pembaca dibiarkan berkembang, sebelum akhirnya ditandaskan dengan satu cerita yang utuh. 

Diambil dari www.goodreads.com

Saya menyebutnya cerita tentang manusia. Di tiap cerita pendeknya Linda menerjemahkan kegetiran, kesedihan, kejenakaan, kegembiraan dan rasa manusiawi melalui karakter-karakter yang ada. Dia mampu merekam persoalan awam dan menuangkannya dalam serentetan kisah dengan gaya tuturnya yang sangat personal. Dia bahkan memberikan ruang bagi pembaca untuk mencerna perkembangan tiap karakter di satu cerita. Hal ini tentunya didukung oleh kemampuannya menggambarkan latar belakang suasana yang terentang dari Jerman, Afghanistan, hingga Aceh. Cobalah tengok bagaimana dia menceritakan karakter yang  sangat dinamis di dalam 'Jack dan Bidadari' dan sosok soliter dalam cerita 'Perpisahan'. Pembangunan karakter yang kuat membuat cerita-ceritanya seolah nyata terjadi. 

Konflik yang dialami karakter di dalam ceritanya juga turut menyumbang kuatnya pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Di dalam cerita 'Ketika Makan Kepiting' secara implisit digambarkan bagaimana sikap masyarakat terhadap dinamika hubungan dalam sebuah keluarga  yang secara tidak langsung juga mencerminkan konstruksi sosialnya. Hal ini pula yang terlihat dalam cerita 'Zakaria', bagaimana konflik di Aceh saat itu bisa mempengaruhi psikologi masyarakat disana dan sikap mereka terhadap konflik itu sendiri.

Ada yang tidak bisa dilepaskan ketika membaca cerita dalam kumpulan cerpennya, yaitu sisi kemanusiaan. Mungkin ini yang menjadi kekhasan cerita yang ditulisnya. Di dalam 'Seekor Anjing Mati di Bala Murghab' dengan runtut Linda memotret  polemik yang dialami sosok-sosok yang bersentuhan langsung dengan suasana perang di Afghanistan, terutama pengaruhnya terhadap kepribadian masing-masing tokoh.

Pesan universal untuk menghargai kemajemukan yang ada di sekitar kita direfleksikannya dalam bahasa yang lugas di dalam 'Pertemuan Atlantik'.

Dalam pikiran saya menerka bahwa Linda hanya ingin memanusiakan manusia lewat cerita-ceritanya di luar batas-batas yang pernah diimajikan oleh awam.